Sumber : kompas
Oleh FABBY TUMIWA
Tarif dasar listrik atau TDL pun bulan ini dinaikkan. Kenaikan ini sesungguhnya hanya mengurangi subsidi Rp 4,8 triliun. Walaupun demikian, kontroversi pasca-kebijakan ini diambil terus merebak. Asosiasi Pengusaha Indonesia menuding, kenaikan melebihi 10 persen sebagaimana hasil kesepakatan eksekutif dan DPR Hipmi mengkhawatirkan, TDL baru dapat menurunkan daya saing industri kecil menengah (Kompas, 1/7/2010). Re-forminer Institute memprediksi, kenaikan TDL sebesar 10 persen dapat mengurangi permintaan tenaga kerja industri sebesar 1,17 persen (Jakarta Post, 29/6/2010).
Kenaikan TDL adalah akibat salah kelola sumber daya energi di negara ini. Tingginya biaya produksi listrik, yang diperkirakan sebesar Rp 1.100 per kilo-watt-jam, diakibatkan bauran energi primer yang tidak optimal. Biaya pembelian BBM menyumbang 60-65 persen total biaya bahan bakar PLN. Padahal, listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit dengan BBMhanya 20 persen dari seluruh listrik. Seluruh kebutuhan energi primer harus dibeli oleh PLN dengan harga pasar. Pasokan gas alam yang tersedia hanya setengah total kebutuhan PLN. Oleh karena itu, supaya listrik tetap menyala, BBM dibakar menggantikan gas. Akibatnya, biaya pembangkitan melonjak tinggi.
Ironisnya, gas alam yang merupakan aset strategis justru dijual murah ke negara lain. Gas alam asal Tangguh yang dijual ke China, misalnya. Pemerintah telah di-ingatkan oleh sejumlah pihak jauh-jauh hari bahwa jika potensi gas Tangguh dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan pembangkit listrik domestik, akan memberikan nilai tambah yang lebih besar ketimbang manfaat finansial menjual sumber daya alam mentah ke negara lain.
Distorsi ekonomi
Kegagalan mengatur alokasi sumber daya energi dan kebijakan harga energi yang tepat harus dibayar dengan mahalnya ongkos produksi listrik, yang ujungnya harus disubsidi besar-besaran. Subsidi telah menciptakan distorsi ekonomi, memperlemah daya saing industri, meningkatkan beban utang pemerintah, dan mengakibatkan pergeseran prioritas anggaran yang semestinya dapat dimaksimalkan guna mengatasi kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pasca-kenaikan TDL. Selain pembenahan kebijakan dan manajemen sumber daya energi untuk menjamin keamanan pasokan energi, PR yang juga perlu diselesaikan oleh pemerintah adalah reformasi subsidi listrik. Reformasi subsidi listrik harus diarahkan untuk menjamin akses rakyat miskin mendapatkan tenaga-listrik sesuai kebutuhan layak, meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah, mendorong upaya konservasi energi listrik, serta memberikan ruang bagi pemanfaatan anggaran bagi pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk memberikan akstis bagi 19 juta rumah tangga yang belum memperoleh listrik.
Perlu disadari, reformasi subsidi listrik bisa mengakibatkan penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan tertentu. Walaupun demikian, jika kebutuhan gas alam untuk pembangkit dapat terpenuhi, dengan komposisi bauran energi yang optimal, biaya produksi listrik dapat turun hingga Rp 800-an per kilowatt-jam sehingga beban subsidi dikurangi dan penyesuaian tarif dapat diminimalkan.
PR lainnya yang perlu dikerjakan adalah pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi. Dalam satu dekade terakhir, pembangunan pembangkit listrik jauh di bawah tingkat pertumbuhan yang sesungguhnya. Pertumbuhan penjualan tenaga listrik PLN selama tujuh tahun terakhir 6,3 persen per tahun karena terbatasnya ketersediaan pasokan daya listrik. Idealnya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun, permintaan listrik tumbuh di atas 8 persen.
Dampaknya adalah gejala deindustrialisasi berupa stagnasi pertumbuhan pelanggan industri, serta pertumbuhan konsumsi listrik untuk sektor industri tujuh tahun terakhir dan sektor bisnis empat tahun terakhir. Kenaikan beban puncak yang rata-rata 10 persen per tahun disumbang oleh konsumsi listrik rumah tangga, yang rata-rata pertumbuhan pelanggannya mencapai 1 juta per tahun.
Kegagalan program percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara tahap pertama yang diinisiasi pada 2006, serta mundurnya implementasi proyek listrik swasta (IPP) bisa mengakibatkan krisis listrik dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pada tahun 2007-2008, penambahan pembangkit listrik pada sistem Ja-wa-Bali hanya 170 MW. Jumlah ini hanya sepersepuluh penambahan kapasitas pembangkit yang ideal. Ketidakjelasan pelaksanaan proyek percepatan pembangkit listrik tahap kedua juga bisa mengakibatkan krisis listrik akut tahun 2015.
Tiga saran
Untuk itu, pemerintah dan PLN perlu melakukan pertama, memastikan bahwa realisasi pembangkit pada proyek percepatan pertama tidak lagi mundur. Memastikan performa pembangkit listrik proyek percepatan yang telah beroperasi dan kualitas pembangkit yang dibantai.
Kedua, reevaluasi program IPP yang stagnan. Opsi pengambilalihan proyek IPP yang memang tidak mampu berjalan kiranya perlu dipertimbangkan sehingga tidak mengganggu perencanaan ketenagalistrikan dan memastikan pasokan daya tepat pada waktunya.
Ketiga, investasi infrastruktur kelistrikan melalui peningkatan penyertaan modal pemerintah. Dengan kebutuhan dana sebesar Rp 35 triliun per tahun untuk dapat membangun 2.500 MW kapasitas pembangkit, serta penguatan transmisi dan distribusi setiap tahun, diperlukan tambahan dana investasi sebesar Rp 15 triliun-Rp 20 triliun per tahun untuk menambal selisih kebutuhan dana investasi PLN. Sebagian atau seluruh dana ini dapat diambil dari reformasi subsidi listrik yang tepat. Dana ini dapat dialokasikan juga untuk pengembangan energi terbarukan serta listrik perdesaan.
FABBY TUMIWA
Direktur Eksekutif Institute for
Essential Services Reform
Setelah TDL Naik
Pemerintah Ubah Pola Distribusi TDL
Sumber : NERACA
Jakarta - Pemerintahakan mengubah pola distribusi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang saat ini diberlakukan. Hal tersebut merupakan respon pemerintah terkait dengan beberapa pihak yang keberalan atas kenaikan tersebut.
"Yang akan dibahas TDL yang disepakati 10% naik mungkin sebarannya misalnya 450-900 VA tidak naik kemudian yang lainnya didistribusikan pola dan distribusinya akan dibicarakan," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abu Bakar, seusai rapat coordinator terkait KUR di kantor Kementrian Koordinator Perekonomian, Selasa(13/7).Menurutnya, kenaikan TDL yang telah diberlakukan per Juli 2010 ini rata-rata 10% tetap dipertahankan sebagai kebijakan pemerintah. Namun distri-businya yang akan dibicarakan lebih lanjut bagi pelanggan 1.300-6.600 VA, dimana ada perbedaan versi hitungan kenaikan TDL itu tetap 10%tapi distribusinya yang dibedakan.
"Ini wujud responsive pemerintah tidak ada kata terlambat kita jalankan mudah-mudahan dunia usaha bisa memahami hal itu," terangnya.Oleh karena itu, esok hari pemerintah akan mengadakan rapat gabungan terkait dengan tariff TDL yang selama ini memicu protes dari kalangan pengusaha. "Nanti kita dengar dari esnsi substansi yang dibicarakan nanti Menko Perekonomian ada dalam kewenangan,"tuturnya.Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa dimana pihaknya tidak setuju dengan adanya kenaikan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Dengan rata-rata asumsi kenaikan TDL 10% rata-rata itu tidak mungkin inssutri kena lebih dari 50% tidak boleh itu,"terangnya.Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan beban listrik tiap sektor atau pun sub-sektor itu memiliki beban yang berbeda-beda dimana ada yang lahap energi dan juga yang kurang. Hal tersebut tidak dibuat oleh PLN sehingga jika semuanya dipukul rata maka kenaikannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hitungan PLN dengan range 8-17%.
"Itu yang nanti akan dibuktikan, kalau terbukti ada salah satu sektor yang merasa terbebani saya sebagai Menperin menyarankan ada perubahan, tapi itu belum pasti karena kita mengexercis dulu nanti,"Dimana menurutnya ada beberapa usaha yang merasa terbebani dengan kenaikan yang tidak dipukul rata ini yaitu Baja, Frozen yang menggunakan alat pendingin, pabrik es yang mana modalnya menggunakan listrik dan air."Saya belum meghitung volume tapi per sektor (kerugian),karakteristik indstri berbeda dengan kebutuhan daya listriknya sehingga tidak bisa dipukul rata,"pingkasnya.uini
PGN-PLN Tanda Tangani Kesepakatan Jual-Beli Gas
Sumber : Republika
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) jual-beli gas bumi dengan PT PLN Persero. Jual-beli gas bumi ini rencananya akan dialokasikan untuk pembangkit di wilayah Sumatra Utara dan pembangkit listrik Talang Duku di Sumatra Selatan.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, dan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan. Ikut menyaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, dan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (30/12).
Dalam MoU tersebut disepakati rencana penyaluran gas bumi yang berasal dari terminal regasifikasi liquefied natural gas (LNG) yang akan dibangun oleh PGN kepada PT PLN (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan pusat listrik di wilayah Sumatra Utara. PGN akan menyerahkan gas dari terminal regasifikasi LNG yang akan dibangun di Belawan, Sumatera Utara kepada PT PLN (Persero) di Plant Gate Pembangkitan PLN (delivery point).
Sedangkan dalam PJBG (perkanjian jual-beli gas) disepakati penyaluran gas bumi PGN kepada PT PLN (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan pusat listrik Talang Duku, Sumatra Selatan sebesar sebesar kurang-lebih 8 BBTUD selama 10 tahun. PGN akan menyalurkan gas bumi yang berasal dari pipa SSWJ (south sumatra west java).
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menyatakan kondisi kelistrikan di sistem Sumatra Bagian Utara saat ini ditunjukkan dengan daya mampu sebesar 1.166 MW, sementara beban puncak mencapai 1.247 MW. Pasokan listrik ke sistem Sumatra Bagian Utara ini sebagian disuplai dari pembangkit berbahan bakar gas yaitu PLTGU Belawan/Sicanang dengan kapasitas (400 MW + 370 MW), PLTU Belawan/Sicanang (2 x 65 MW), (PLTG Paya Pasir 20 MW dan PLTG Gelugur 40 MW. ''Di samping pembangkit eksisting tersebut, untuk mengatasi defisit listrik saat ini sedang dibangun dalam tahap konstruksi PLTG Belawan dengan kapasitas 115 MW,'' kata Dahlan.
Dahlan menambahkan pada 2009 ini kebutuhan gas di Sumatera Utara mencapai 145 BBTUD sementara pasokan hanya sebesar 50 BBTUD yang berasal dari Pertamina, TAC Glagah-Kambuna. Masih terdapat kekurangan pasokan untuk pembangkit-pembangkit yang ada sebesar 95 BBTUD atau 66% dari kebutuhan.
''Dengan masuknya PLTG Belawan 115 MW ke dalam sistem pada tahun 2010 diperkirakan kekurangan pasokan gas akan bertambah lagi sebesar 30 BBTUD. Dengan asumsi jika tidak ada upaya pemenuhan pasokan atas kebutuhan gas ini," kata Dahlan.
Sedangkan Hendi P Santoso menyatakan penandatanganan MoU ini menunjukkan komitmen PGN dan PLN untuk bersinergi dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di dalam negeri. ''PGN akan terus berupaya secara optimal untuk meningkatkan penyaluran dan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, serta ke depan akan mengembangkan utilisasi gas alam cair (LNG) dalam memenuhi kebutuhan pasokan gas, untuk melengkapi sumber pasok gas yang disalurkan melalui pipa,''papar Hendi. cep/rif
Pimpin PLN, Hari Ini DAHLAN ISKAN Berhenti dari 80 Perusahaannya
Kerja Lampaui Target, Dirut PLN Naikkan Pangkat Anak Buah
Sumber : detikFinance - Suhendra
Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menaikkan pangkat anak buahnya yaitu manajer Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Jakarta Timur yang telah berhasil mempercepat proses pemulihan gardu induk tegangan tinggi (GITET) Cawang.
Semula gardu induk Cawang ditargetkan beroparasi normal pada 19 Desember namun pada hari ini tanggal 6 Desember 2009 sudah kembali normal.
"Direksi PLN telah melakukan kebijakan menaikan pangkat bagi manajer UPT satu peringkat," kata Fahmi Mochtar di acara peninjauan gardu induk Cawang, Minggu (6/12/2009).
PLN Investasi Besar-Besaran Tahun Depan
Sumber : Tempointeraktif
Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar menyatakan PLN akan melakukan investasi besar-besaran mulai 2010. Investasi tersebut antara Rp 70 triliun hingga Rp 120 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan baru serta untuk membenahi sistem transmisi dan distribusi listrik yang lama secara menyeluruh.
Dana untuk investasi tersebut rencananya didapatkan dari pinjaman. “Dalam satu tahun, PLN membutuhkan Rp 80 triliun untuk meningkatkan elektrifikasi guna meningkatkan cakupan layanan listrik nasional,” kata Fahmi di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, saat ini ketercakupan kebutuhan listrik secara nasional baru 62 persen. Investasi Rp 80 triliun per tahun tersebut diperkirakan samapi lima tahun ke depan. Sehingga rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai 80 persen. Nilai investasi tersebut termasuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu megawatt tahap pertama.
PLN Berikan Kompensasi 10 Persen
Sumber : Kompas
Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Wilayah Jawa Bali Murtaqi Syamsudin menyatakan, PLN akan memberikan kompensasi 10 persen dari biaya beban atau biaya tetap listrik. Kompensasi itu diberikan kepada pelanggan yang terkena dampak pemadaman listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
”Kami memiliki beberapa tingkat standar mutu pelayanan. Jika pelayanan yang diberikan di bawah standar mutu yang ditetapkan, PLN akan kena penalti dan wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terkena dampak pemadaman listrik itu,” kata Murtaqi.
Selain berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan, PLN berupaya segera menyelesaikan krisis listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena itu, untuk normalisasi pasokan listrik, pihaknya sedang memasang trafo di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Cawang, Jakarta Timur.
Pihaknya juga membeli listrik dari Cikarang Listrindo 100 Megawatt (MW) dan PT Bekasi Power Jababeka 37 MW. Pembelian listrik itu diharapkan bisa mengurangi defisit listrik saat ini yang berkisar 100-120 MW. Saat ini sebagian pelanggan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Bekasi terkena dampak pemadaman listrik.
Meminta maaf
Di Istana Wakil Presiden, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Selasa (11/10), atas nama pemerintah meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir.
Mereka berjanji, kerusakan Gardu Cawang akan dipercepat pengerjaannya dari rencana awal minggu ketiga Desember menjadi minggu pertama Desember.
”Kami berdua dengan Menteri ESDM, atas nama pemerintah, meminta maaf kepada seluruh konsumen atas krisis listrik yang terjadi saat ini. Sekarang memang sudah ada kemajuan dalam penanganan listriknya walaupun pemadamannya masih belum sepenuhnya bisa diatasi,” ujar Mustafa Abubakar.
Harus fokus
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit, persoalan listrik bukan lagi semata-mata persoalan PLN. ”Kita tak bisa sekadar teriak-teriak menggugat kepada PLN, sementara pemerintah tidak turun tangan,” kata Anton.
Oleh sebab itu, program 100 hari semestinya memfokuskan penyediaan energi. Kebijakan komprehensif soal energi listrik diperlukan. Jangan bikin kebijakan tambal sulam.
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Industri, Riset dan Teknologi Rahmat Gobel, percepatan penyediaan energi listrik harus segera diatasi. Momentum ini menyebabkan investor bisa mengalihkan investasinya apabila kepastian energi listrik tidak pernah ada.
”Investor pasti akan memperhitungkan biaya energi jika investor harus membeli bahan bakar untuk genset. Kalau terus begitu keadaannya, bisa-bisa investor mengalihkan investasinya ke negara-negara tetangga,” ujar Rahmat.
Robot Pembersih Kabel Listrik
Jaringan kabel listrik tegangan ekstra tinggi tidak luput dari sampah. Kebanyakan sampah yang bertengger adalah benang dan layang-layang. Tidak mudah untuk membersihkan sampah tersebut.
Jika manusia biasa yang membersihkannya, maka bisa jadi nyawa adalah taruhannya. Pasalnya, sampah-sampah tersebut berada di ketinggian yang cukup lumayan, belum lagi antisipasi sengatan arus listrik tegangan tinggi. Oleh karena itu, pekerjaan semacam itu tidak bisa dilakukan hanya oleh seorang pegawai PT PLN.
Pentingnya jaringan listrik sebagai urat nadi penyaluran listrik ke konsumen membuat PT PLN harus memutar otak untuk mencari solusi pengganti sumber daya yang akan berurusan dengan ketinggian dan antisipasi sengatan listrik. Solusinya, menciptakan sebuah robot untuk mengerjakan tugas ekstrim tersebut.
Dilansir melalui situs resmi departemen ESDM, Kamis (8/10/2009), tim riset PT PLN berhasil membuat dua jenis robot yang akan membantu tugas ekstrim karyawan PLN. Mereka adalah Robolay (singkatan dari Robot Alat Pembersih Sampah Layangan) dan Robot CJDW.
Robolay, yang dibuat oleh Iwan Gunawan dan rekan-rekannya di PT PLN P3B JB ini dapat bekerja membersihkan sampah layangan di daerah saluran udara tegangan tinggi (Sutet) sehingga dapat menekan resiko kecelakaan pekerjaan para petugas. Robot ini dikontrol secara wireless dengan memanfaatkan frekuensi radio. Melalui remote mobil yang dikendalikan dari bawah SUTT, ROBOLAY bisa menjalankan tugas membersihkan benang dan layang-layang serta kotoran lain yang menempel pada SUTT sehingga arus listrik bisa disalurkan dengan lancar.
" ROBOLAY ini sudah kita patenkan. Selain itu beberapa karya inovasi lain yang dihasilkan pegawai juga sudah kita patenkan. Karya-karya inovasi seperti ini sangat bermanfaat bagi perusahaan," ujar Fahmi Mochtar, Direktur Utama PT PLN.
Inovasi PT PLN lainnya adalah Robot CJDW hasil karya Maskur Buchori dan kawan-kawan dari PT PLN Distribusi Jawa Timur. Robot CJDW mampu bekerja pada jaringan listrik dalam keadaan bertegangan.
" Robot CJDW ini sudah diterapkan dilingkungan PT PLN Distribusi Jawa Timur. Selain itu saat ini sedang dikembangkan oleh Litbang dan diproduksi oleh PT PLN Jasa Produksi," ujar Bambang Santosa, Asisten Deputi Direktur Pengembangan Organisasi PT PLN.
Menurut Bambang Santosa, Robot CJDW yang juga dioperasikan secara wireless melalui frekuensi radio ini mampu melakukan tugas pemeliharaan SUTET yang biasa dilakukan Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PT PLN. Seperti untuk mengikat konduktor, perampalan pohon, inpeksi konduktor maupu mendirikan tiang sisipan.
"Robot ini memiliki alat seperti gunting yang bisa melakukan pekerjaan perampalan pohon," ujar Bambang Santosa.
Inovasi memang menjadi denyut nadi yang tiada berhenti di lingkungan perusahaan penyedia energi listrik milik negara ini. Untuk itulah manajemen PT PLN mengakomodasinya dengan 'Lomba Karya Inovasi' yang digelar setiap tahun. (srn)
PLN Rugi Rp 140 Miliar Akibat Kebakaran Dua Gardu Induk
Sumber : Tempointeraktif.com
Perusahaan Listrik Negara memperkirakan rugi Rp. 140 miliar akibat kebakaran di dua dua gardu listrik induk Kembangan dan Cililitan sepekan yang lalu. Namun kerugian yang lebih besar dirasakan warga dan pelaku industri yang mendapat pasokan listris secara bergilir.
Menurut General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tanggerang, Purnomo Willy kerugian di masing-masing gardu mencapai Rp 70 miliar. "Perbaikan bisa memakan waktu hingga sebulan ke depan," katanya. Alasannya, sebagian komponen penghubung trafo yang rusak hanya di produksi di luar negeri.
Purnomo mencontohkan untuk memperbaiki gardu induk Kembangan, PLN masih menunggu kiriman komponen penghubung trafo dari luar negeri antara 3-4 pekan ke depan. Adapun penggantian trafo-trafo yang rusak akan dikirim dari Surabaya. Khusus untuk gardu induk Cawang, PLN atas izin polisi baru bisa melakukan persiapan perbaikan pada pekan depan. "Komponen penggantinya pun harus didatangkan dari Jepang atau Prancis," tambahnya.
Masyarakat diminta tidak khawatir. PLN, lanjut Purnomo, akan terus mengusahakan pasokan listrik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya segera normal kembali. "Secepatnya," kata dia. Namun, dalam waktu sepekan ke depan pasokan listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap dilakukan pemadaman secara bergiliran. Perseroan, kata dia, terus meminta pasokan dari Gardu-gardu Induk lainnya semisal Balaraja dengan kekuatan 500 MPA untuk memasok listrik ke Ibu Kota.
Pada Minggu 27 September lalu, trafo 500 kilovolt ampere di gardu induk Kembangan terbakar. Dua hari kemudian, Selasa 29 September, trafo gardu induk Cawang juga menyusul. Akibatnya pasokan listrik Jakarta kehilangan daya 1.000 kilovolt ampere atau 800 megawatt.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) cabang Jakarta, Eddy Kuntadi mengatakan pelaku industri di wilayah Jakarta dan sekitarnya rugi besar saat pemadaman bergilir dilakukan. "Tapi kami belum kalkulasi berapa berapa besar kerugiannya," katanya melalui sambungan telepon.
Kadin cabang Jakarta meminta kepada PLN agar segera menormalkan kembali pasokan listrik khususnya untuk industri. "Usaha kami selalu membutuhkan pasokan listrik," katanya. Kadin menyarankan PLN agar melakukan perawatan secara rutin agar kasus serupa tidak terulang.
PLN Jamin Kenaikan TDL Tidak Bebani Rakyat
Sumber : detikFinance
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjamin kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan tidak akan memberatkan pelanggan.
Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menjelaskan berdasarkan hasil survei yang dilakukan PLN, komponen biaya listrik berada di bawah 10 persen dari kebutuhan hidup masyarakat sebulan.
"Ada yang dua persen, tiga persen, lima persen, tujuh persen dari kebutuhan hidup mereka sebulan, jadi sebetulnya relatif kecil," kata Fahmi di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (10/9/2009) malam.
Fahmi mencontohkan, untuk pelanggan yang menggunakan daya sebesar 450 volt ampere, rata-rata pembayaran listrik perbulannya sekitar Rp 31.000. Sehingga kalau ada kenaikan misalnya 20 persen, maka kenaikan yang harus ditanggung sebesar Rp 6.000 per bulan.
"Nah kalau kenaikannya misalnya sebesar 10 persen berarti kenaikannya sekitar Rp 3.000. Jadi harapan kami angka-angka ini tidak memberatkan pelanggan," jelas Fahmi.
Sementara untuk kenaikan bagi pelanggan industri dan bisnis, imbuh Fahmi, pihaknya juga akan mempertimbangkan imbas kenaikan TDL tersebut terhadap daya saing mereka terhadap industri-industri di luar negeri.
Fahmi mencontohkan, untuk pabrik semen yang komponen biaya listriknya hanya 17 persen dari seluruh biaya produksi, sehingga jika dikenakan kenaikan sebesar 20 persen berarti kenaikannya sekitar 3,4 persen dari seluruh produksi pabrik semen tersebut.
"Ini sebetulnya masih make sense. Jika dibandingkan dengan produksi di negara lain. Ini masih cukup bersaing," ungkapnya.
Fahmi menambahkan, saat pihaknya tengah menyusun beberapa skenario kenaikan TDL yang akan diusulkannya kepada pemerintah.
"Semua sedang diperhitungkan dan semua skenario masih mungkin berubah. Nanti hasil perhitungan ini akan kita usulkan ke pemerintah," pungkasnya.
PLN Siapkan Skenario Kenaikan TDL 20-30 Persen
Sumber : Antaranews
PT PLN (Persero) menyiapkan empat skenario kenaikan tarif dasar listrik (TDL) berdasarkan golongan pelanggan listrik pada tahun 2010 dengan besaran antara 20-30 persen.
"Untuk pelanggan rumah tangga kecil kenaikannya di bawah 20 persen, sedang golongan bisnis dan industri lebih dari 20 persen," kata Dirut PLN Fahmi Mochtar usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, khusus bagi pelanggan kecil, pihaknya akan melakukan survei kemampuan membayar untuk mengetahui besaran kenaikan TDL-nya.
Fahmi juga mengatakan, pada tahun depan, pihaknya juga akan memperluas pemberlakuan tarif nonsubsidi pada pelanggan dengan daya 6.600 VA.
"Kalau sekarang batas tidak kena tarif nonsubsidi adalah 80 persen dari rata-rata pemakaian nasional, maka 2010 akan menjadi 50 persen," katanya.
Sekarang ini, tarif nonsubsidi pelanggan 6.600 VA ke atas sekitar Rp1.380 per kwh, sedang tarif subsidi hanya sekitar Rp600 per kWh.
Fahmi juga mengatakan, kenaikan TDL merupakan salah satu upaya menutupi kekurangan subsidi listrik.
"Tahun 2010, kami usulkan Rp50 triliun, namun hanya disetujui Rp35 triliun. Sisanya, sekitar Rp15 triliun ditutupi dari penyesuaian tarif," ujarnya.
Sebelumnya, Panitia Anggaran DPR memberi peluang pemerintah menaikkan TDL tahun 2010 guna mengurangi beban subsidi.
Pada 2010, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp37,8 triliun dengan marjin usaha sebesar lima persen.
Besaran subsidi itu terdiri dari subsidi tahun berjalan Rp35,3 triliun dan pengalihan tahun 2009 ke tahun berikutnya Rp2,5 triliun.
TDL sekarang ini merupakan ketetapan pemerintah yang berlaku sejak 2004.
Nilai TDL tersebut berada di bawah biaya pokok penyediaan (BPP) yang dikeluarkan PLN.
Rata-rata TDL adalah sekitar Rp600 per kWh, sementara BPP mencapai Rp900-Rp1.000 per kWh.
Artinya, pemerintah mesti mengalokasikan subsidi sekitar Rp300-Rp400 per kWh.
Dengan kenaikan TDL diharapkan selisih dengan BPP menjadi berkurang. (*)
Pascagempa, Aliran Listrik Jawa-Bali Aman
Sumber : Okezone.com
Aliran listrik di sebagian Jawa Barat, sempat terganggu akibat gempa berkekuatan 7,3 skala Richter di Tasikmalaya, sore tadi. Namun PLN memastikan tidak akan ada gangguan untuk aliran listrik di keseluruhan Jawa-Bali.
"Jawa-Bali aman, pembangkit stabil dengan beban puncak di atas 16.500 megawatt," ungkap Direktur PLN Jawa-Bali Murtaqi Syamsudin dalam keterangan pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2009).
Sebelumnya, ada gangguan di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Wayang Windu, Pengalengan dan PLTP Gunung Salak. Namun kerusakan di PLTP Wayang Windu susah bisa teratasi, sehingga aliran listrik di wilayah Garut sudah kembali normal.
PLN juga menjanjikan aliran listrik di wilayah Bandung Selatan, Ciamis, dan Cianjur, Jawa Barat, akan kembali normal sebelum tengah malam ini.
(lam)
PLN Siapkan Bangun Pembangkit di Senoro
Sumber : detikFinance - Nurseffi Dwi Wahyuni
PT PLN (Persero) siap menyerap gas dari lapangan Senoro, Sulawesi Tengah seharga US$ 6,16 per mmbtu. BUMN listrik itu berencana membangun pembangkit listrik tenaga gas di dekat Lapangan Senoro, Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan gas tersebut.
"Kalau kita membeli dalam bentuk LNG kemudian dibawa ke tempat lain seperti ke Jawa atau Sumatera kemudian diregasifikasi maka kurang ekonomis bagi PLN untuk itu kemungkinan kita akan bangun pembangkit disana," ujar Dirut PLN Fahmi Mochtar di Gedung Departemen ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (25/8/2009).
Menurut Fahmi, harga gas di well head sekitar US$ 6,16 mmbtu tersebut dinilai lebih ekonomis jika dibandingkan dengan menggunakan BBM yang harganya mencapai mencapai US$ 15 per barel.
"Kalau kita beli dalam bentuk LNG kan harganya hampir mendekati BBM. Dari presentasi kemarin, saya lihat angkanya mendekati sekitar US$ 12-13 per mmbtu," ungkapnya.
Fahmi menjelaskan, pembangunan pembangkit di daerah tersebut sangat mungkin dilakukan mengingat hingga saat ini daerah Sulawesi masih mengalami kekurangan listrik.
Namun untuk besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun, imbuh Fahmi, tergantung kepada besarnya volume gas yang akan dikirimkan ke pembangkit tersebut. Adapun kebutuhan minimum untuk membangkitkan pembangkit berkapasitas 100 MW yaitu sebesar 25 mmscfd.
"Tapi peminatnya kan bukan hanya PLN, ada juga PAU dan PGN," ungkapnya.
Fahmi berharap harga sebesar US$ 6,16 per mmbtu tersebut masih bisa dievaluasi lagi melalui BP Migas. Harga beli gas tertinggi yang dibeli PLN saat ini yaitu US$ 5,6 per mmbtu dari PGN.
"Waktu kami membeli gas ke PGN berdasarkan harga yang ditetapkan oleh BP Migas, jadi harga itu bisa dievaluasi oleh BP Migas. Tapi kalau US$ 6,16 tersebut angka yang wajar, why not? Daripada saya bangun pembangkit BBM akan lebih baik membangun pembakit listrik memanfaatkan gas," papar Fahmi.
PLN dapat Pasokan Batubara 1,9 Juta Ton untuk PLTU Rembang
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapat komitmen pasokan batubara sebanyak 1,9 juta ton per tahun dari dua perusahaan, yaitu PT Arutmin Indonesia dan Titan Mining Energi untuk PLTU Rembang 2x315 MW. Kontrak tersebut berlaku selama 20 tahun.
"Untuk pemasok batubara PLTU Rembang memang dari Titan dan Arutmin saja. Dimana masing-masing akan memasok 950 ribu ton per tahun," ujar Manager Logistik PLN Puji Widodo saat dihubungi wartawan, Rabu (26/8/2009).
Menurut Puji, pengiriman pertama dari PT Titan Mining energi sebesar 8 ribu ton batubara sudah dilakukan pada pada 23 Agustus lalu. Sementara untuk pasokan pertama sebesar 8 ribu ton dari PT Arutmin Indonesia rencananya mulai masuk hari ini.
"Hampir setiap 3 hari sekali akan bongkar kapal," ungkapnya.
Puji menjelaskan, harga beli batubara tersebut masih berada dibawah harga Indonesia Coal Index (ICI).
"Harganya tidak sampai US$ 60 per ton. Yang jelas harganya masih di bawah ICI," jelas Puji.
Puji menyatakan, sebelum PLTU ini mulai beroperasi secara komersial pada November 2009, minimal stok untuk 30 hari sudah harus diperoleh. Adapun kebutuhan batubara setiap bulan PLTU itu sekitar 80 ribu ton.
"Pada bulan Oktober, first firing (pembakaran pertama) batu bara akan dilakukan. Kalau dari laporan di lapangan, operasi komersial PLTU ini pada bulan November mendatang," tandasnya.
PLTU Rembang 2 x 315 MW berlokasi di Kecamatan Sluke, sekitar 20 kilometer Timur Kota Rembang. Pembangkit tersebut termasuk ke dalam proyek percepatan pembangkit berbahan bakar batu bara 10.000 megawatt.
Pembangkit tersebut mulai dibangun pada pertengahan 2007, dikerjakan oleh konsorsium perusahaan Malaysia, yaitu Zelan dan Tronoh yang bermitra dengan PT Priamanaya.
Menneg BUMN: PLN Rugi Besar Bukan Karena Kesalahannya
Sumber : Yahoo News Indonesia
Menneg BUMN Sofyan Djalil mengakui kalau kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) termasuk dalam daftar 10 besar BUMN merugi. Namun menurutnya hal bukan karena kesalahan perusahaan, melainkan karena rendahnya tarif dasar listrik yang belum pernah dinaikkan sejak 2003.
"Kami sebagai pemegang saham sedih karena PLN merupakan dalam daftar 10 BUMN rugi terbesar. Namun itu bukan karena kesalahan PLN, tapi PLN rugi karena tarif listrik yang lebih rendah dari biaya pokok penyediaan listrik" ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil dalam sambutannya di acara Breakfast meeting BUMN, di Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (19/8/2009).
Menurut Sofyan, sejak tahun 2003, pemerintah belum pernah menyesuaikan tarif listrik sehingga seluruh golongan tarif listrik disubsidi PLN karena tarif listrik lebih rendah daripada biaya pokok penyediaan listrik.
"Semakin besar tarif yang mencapai keekonomian maka semakin besar rugi yang harus ditanggung PLN," jelasnya.
Sofyan menjelaskan, untuk menjadikan PLN sebagai BUMN yang sehat, maka pemerintah yang baru nanti diharapkan untuk meninjau kembali tarif listrik PLN.
"PLN bisa jadi sehat, apabila pricing policy ditinjau ulang oleh pemerintah baru. Tarif itu sebaiknya dinaikan hingga nilai jualnya mencapai harga keekonomian," ungkapnya.
Penerangan Jalan Liar Rugikan PLN
Sumber : Kompas
Maraknya pemasangan sarana penerangan liar membuat PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Wates, Kulon Progo, merugi Rp 300 juta lebih per tahun. Ironisnya, kerugian itu justru masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan.
Disampaikan Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Wates Soetikno, besar kerugian tahun 2008 mencapai 7,41 persen dari target penerimaan sebesar Rp 4,3 miliar. Angka ini melebihi batas toleransi kerugian sebesar 6,73 persen per tahun.
"Kami mengalami kerugian ini selama bertahun-tahun. Setelah kami telaah ternyata sumber kerugian itu adalah pajak penerangan jalan yang tidak terbayarkan karena statusnya ilegal. Sementara, ada pula kerugian dari pencurian listrik, tapi jumlahnya kecil," ujar Soetikno yang baru satu bulan di Wates, Kamis (13/8).
Menurutnya, banyak warga memasang penerangan jalan secara swadaya tanpa melapor ke pemerintah desa setempat. Tindakan ini dilakukan karena warga merasa penerangan jalan merupakan haknya. Setiap bulan, warga telah membayar pajak penerangan jalan yang besarnya sembilan persen dari total tagihan rekening.
Namun, Soetikno mengatakan pajak itu tidak langsung diterima PLN. Pajak dari rekening pelanggan diserahkan kepada pemerintah daerah dan baru dibayarkan kembali kepada PLN sebesar pemakaian daya dari penerangan jalan yang statusnya legal saja.
"Masalahnya, banyak penerangan jalan yang statusnya ilegal dan tidak dibayar pemerintah daerah. Ini yang membuat kami rugi besar setiap bulan," tegas Soetikno.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kulon Progo Rosyaduddin mengetahui terdapat selisih pembayaran pajak penerangan jalan dari pemerintah daerah kepada PLN yang besar, bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Informasi ini diketahui dari tembusan laporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo yang diberikan bulanan.
Selisih itu kemudian masuk ke kas daerah sebagai pendapatan. Melalui mekanisme APBD, pajak akan dikembalikan sebagai anggaran perawatan sarana penerangan jalan, kata Rosyaduddin.
Lebih lanjut, ia mengaku baru mengetahui masalah ini karena sebelumnya soal penerangan jalan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo. Rosyaduddin berjanji segera berbicara dengan PLN untuk menuntaskan masalah ini sekaligus memetakan ulang wilayah-wilayah yang masih memiliki penerangan jalan ilegal.
Soetikno menambahkan setelah pemetaan dilakukan, pemerintah daerah seharusnya segera membantu masyarakat untuk melegalkan status penerangan jalan. Sebab, jika tidak dilegalkan, maka PLN akan membongkar paksa penerangan jalan itu. Jadwal pembongkaran sendiri akan berlangsung September mendatang.
"Dalam melaksanakan pembongkaran, kami akan mendapat dukungan dari polisi karena PLN sudah menandatangani kesepakatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi aset vital negara termasuk jaringan listrik," ujarnya.
Untuk menghindari pemborosan listrik dari penerangan jalan legal, PLN akan memasang foto cell, semacam saklar otomatis yang akan padam sendiri saat cuaca cerah. Pemasangan foto cell akan dilakukan bertahap karena biayanya cukup besar.
Program Rekrutmen Pegawai PT PLN (Persero) Tingkat S1/D3 tahun 2009
1. Rekrutmen Sekretaris
Sejalan dengan Surat 02408/060/DDTLN/2009 mengenai Penerimaan Sekretaris, dengan ini diumumkan dibukanya lowongan Sekretaris di Lingkungan PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Informasi lebih lengkap dan dokumen yang harus didownload dapat dilihat di website PT PLN (Persero), www.pln.co.id.
Info Lengkap Klik Disini
2. Rekrutmen Direct Shopping
Rekrutmen Direct Shopping PT PLN (Persero) dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Agustus 2009 bertempat di Job Fair Universitas Gadjah Mada. Persyaratan dan informasi posisi yang dibutuhkan dapat dilihat pada lampiran.
LAMPIRAN ADA DISINI
Rp 9 Miliar Uang PLN Hilang "Dicuri"
Sumber : Tempointeraktif
Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero Jawa Tengah-DI Yogyakarta hingga pertengahan semester Juni 2009 merugi Rp 9 miliar. Untuk DI Yogyakarta Rp 3 miliar. Kerugian tersebut akibat penunggakan pembayaran dan pencurian daya listrik yang dilakukan mayoritas oleh pelanggan rumah tangga.
Pelanggan yang melakukan penunggakan dan pencurian sebanyak 94 ribu pelanggan Jawa Tengah-DI Yogyakarta diperiksa. Sebanyak 10.300 atau sekitar 11 persen terjadi pelanggaran pencurian daya listrik. “Pelanggaran terutama pencurian daya listrik dilakukan oleh rumah tangga, kalau industri sangat kecil,” kata Reffy Sangi, humas PLN Area Pelayanan jaringan Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Selasa (28/7).
Untuk melakukan operasi terhadap pelanggan listrik yang diduga melakukan pencurian daya, pihak PLN melakukan MoU (memorandum of understanding) atau kesepakatan dengan pihak kepolisian. Nota kesepakatan ditandatangani langsung oleh Kepala Kepolisian daerah DI Yogyakarta Brigadir Jenderal Sunaryono dan General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah-DI Yogyakarta Fery Krisna.
Kesepakatan tersebut merupakan tindaklanjut dari kesepakatan yang sama yang telah dilakukan PT PLN Pusat dan Mabes Polri dalam pengamanan instalasi penting milik PLN dan penindakan kejahatan pencurian dan kejahatan penggunaan tenaga listrik.
MOU antara PLN dan Polda DI Yogyakarta dilakukan untuk pengamanan obyek vital milik PLN dan penegakan hukum terhadap ketidaktertiban pemakaian daya listrik baik dalam bentuk pencurian alat maupun daya listrik. Pasalnya berdasarkan laporan pada semester pertama tahun 2009 sedikitnya ada 3.500 pelanggan yang telah melakukan pelanggaran terhadap pemakaian energi listrik.
”Dengan kerjasama ini maka tindak pelanggaran semacam itu bisa diminimalisir sehingga penggunaan listrik bisa dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin,” kata Reffy..
Kapolda DI Yogyakarta Brigadir Jenderal Sunaryono mengatakan, kerjasama tersebut bisa ditindaklanjuti dengan pelatihan terhadap security PT PLN untuk pengamanan-pengamanan obyek vital yang ada. Bahkan dalam kondisi tertentu pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian.
Para pelanggan yang menunggak pembayaran listrik juga dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dr Sardjito Yogyakarta yaitu sebesar Rp 500 juta. Tunggakan pembayaran tersebut dilakukan selama empat bulan pada 2009 ini. ”Itu data tagihan hingga Juni 2009, kita sudah mengirimkan surat tagihan, karena itu untuk sosial maka kita juga lakukan pendekatan persuasif,” kata Reffy.
Diakui, selain Rumah Sakit Dr Sardjito ada beberapa instansi pemerintah yang juga melakukan tunggakan pembayaran listrik pada tahun 2009 ini. Instansi itu antara lain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunungkidul dan beberapa lembaga lainnya. “Ada 90 persen tunggakan pembayaran listrik dilakukan oleh rumah tangga atau perorangan baru 10 persen yang instansi pemerintah,” kata dia.
Hingga Juni 2009 kata dia, ada 50 ribu pelanggan listrik di DI Yogyakarta yang melakukan tunggakan pembayaran. Total nilai tunggakan listrik yang dilakukan oleh para pelanggan tersebut mencapai Rp 3 miliar.
“Ini naik dari bulan sebelumnya, total pelanggan yang melakukan tunggakan hanya 35 ribu pelanggan tapi pada Juni 2009 meningkat menjadi 50 ribu pelanggan,” kata reffy.
Menanggapi pernyataan pihak PT PLN, Humas RS Dr Sardjito Trisno Heru Nugroho mengatakan pihaknya merupakan lembaga yang tertib membayar listrik.
“Tidak benar jika kita nunggak listrik sampai segitusebelum memberi pernyataan harap dikoordinasikan dengan pihak kami,” kata Heru.
Menurut dia, untuk tagihan listrik ke Rumah Sakit Dr Sardjito pada bulan Januari hingga April 2009 pihaknya telah membayar lunas hingga mencapai Rp 1,6 miliar. Sementara untuk tagihan Mei hingga Juli, pihaknya telah menerima surat perintah pencairan (SP2D) dari dana DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) untuk pembayaran tunggakan tersebut.
MUH SYAIFULLAH
Dengan Margin, PLN Tak Perlu Subsidi
Sumber : Inilah.com
Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak perlu lagi disubsidi kalau menggunakan sistem margin. Margin juga dapat sebagai jalan untuk menerbitkan obligasi.
"PLN itu hanya perlu margin, dengan margin ini PLN bisa Bankable. Jadi nggak perlu disubsidi lagi," kata Sofyan Djalil Gedung BUMN Jakarta, akhir pekan lalu.
Margin yang dimaksud adalah selisih antara ongkos produksi dengan tarif yagn dikenakan kepada masyarakat. Margin ini menjadi cerminan keuntungan PLN sebagai pemasok listrik sehingga tidak akan menderita kerugian operasional.
Menurutnya, dengan margin bisa memberikan jaminan kepada perbankan dan investor sebagai dasar untuk mengeluarkan obligasi. Sistem margin ini lebih banyak mempermudah untuk mengikuti mekanisme pasar . Sebab investor akan mendapat jaminan dari margin itu sehingga obligasinya terhindar dari gagal bayar karena meskipun tidak disubsidi lagi tetapi mendapatkan margin dari tarif listrik yang dikenakan ke masyarakat. [war/hid]
PLN Lampung Kewalahan Layani Pelanggan Baru
Sumber : Tempointeraktif
PT PLN Wilayah Lampung mengaku kewalahan melayani warga yang hendak menyambung listrik. Mereka mengalami kesulitan keuangan untuk berinvestasi. "Dana kami terbatas untuk menyediakan material bagi pelanggan baru," kata Sumargo, juru bicara PLN Lampung, Rabu (22/07).
Menurut Sumargo, PLN Lampung hanya mampu menyediakan 5.100 material berupa kabel dan meteran pencatat. Padahal, kata dia, pihaknya mentargetkan 21ribu pelanggan baru pada tahun 2009 ini. "Jadi bisa dipastikan 15 ribu warga Lampung tidak akan bisa menikmati listrik hingga tahun depan," katanya.
Dia mengatakan kesulitan keuangan itu akibat tunggakan rekening listrik milik warga Lampung yang mencapai Rp 28,02 miliar. "Tunggakan itu cukup membuat keuangan kita terganggu," katanya. PLN berharap warga Lampung tertib membayar rekening listrik untuk menjamin pasokan listrik.
Selain kesulitan dana, PLN juga menghadapi kekurangan pasokan listrik sebesar 67 hingga 70 megawatt. Kekurangan pasokan itu akibat dua pembangkit besar di Lampung mengalami kerusakan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 Tarahan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batutegi.
"Selain itu, sejumlah pembangkit di Sumatera yang tersambung dalam sistem interkoneksi mengalami kerusakan. Sistem itu mampu memasok hingga 100 megawatt untuk Lampung," ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Lampung menawarkan hibah material listrik bagi pelanggan baru. "Jika PLN kesulitan menyediakan material bagi pelanggan baru, kami siap menawarkan hibah," kata Syamsul Arifin, Ketua DPD AKLI Lampung.
Syamsul mengatakan saat ini terdapat 100 ribu lebih calon pelanggan baru masuk daftar tunggu. "Dari jumlah itu didominasi sektor pelanggan rumah tangga," katanya.
